Ketua Kelompok Kerja Rumahan akan bertemu dengan Menteri Reformasi Pajak Bernard Appy hari ini untuk memulai diskusi mengenai reformasi perpajakan.
Anggota Kongres Reginaldo Lopes, Aguinaldo Ribeiro dan Mauro Benevides Filho sore ini akan bertemu dengan Mr. Appy ditemui di Kementerian Keuangan. Pada hari Selasa, kelompok kerja mengadakan pertemuan resmi pertamanya di dalam rumah.
Tn. Appy adalah salah satu penulis intelektual proposal reformasi pajak yang diajukan oleh Anggota Kongres Baleia Rossi pada tahun 2019. Setelah disetujui oleh Komite Konstitusi dan Kehakiman, RUU tersebut terhenti dan tidak dilakukan pemungutan suara. Anggota Kongres Aguinaldo Ribeiro ditunjuk sebagai pelapor RUU tersebut bulan ini untuk melanjutkan diskusi.
RUU tersebut mengusulkan untuk menghilangkan tiga pajak federal (IPI, PIS dan Cofins), ICMS tingkat negara bagian dan ISS tingkat kota, yang semuanya dikenakan pada konsumsi.
Pajak pertambahan nilai IBS akan dibuat sebagai penggantinya, yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa di tingkat federal, negara bagian, dan kota. Kota dan negara bagian akan bebas menetapkan tarif IBS mereka sendiri, namun di setiap yurisdiksi akan sama untuk semua barang dan jasa. Saat ini, otoritas pajak memiliki daftar panjang tarif pajak untuk ribuan kategori produk berbeda.
Secara terpisah, pemerintah federal akan memberlakukan pajak selektif terhadap produk-produk seperti rokok dan minuman beralkohol.
Ketua DPR Arthur Lira menjadikan reformasi perpajakan sebagai prioritas untuk masa jabatannya pada tahun 2023-2025, dan telah berjanji untuk mencoba meloloskan “kemungkinan” perombakan undang-undang perpajakan, meskipun merupakan masalah yang kontroversial.
Proposal tersebut akan dibahas dalam kelompok kerja dan bukan dalam komite formal. Format ini telah digunakan secara luas sejak Mr. Lira mengambil alih kursi ketua pada tahun 2021 karena mengabaikan aturan yang mengharuskan komposisi komite mengikuti rasio kursi partai.
Anggota Kongres Marcel van Hattem dari partai libertarian Novo mengkritik kelompok kerja, yang mencakup tiga anggota dari negara bagian Amazonas utara dan tidak satu pun dari tiga negara bagian selatan.
Zona Bebas Bea Manaus, yang terletak di ibu kota negara bagian Amazonas, adalah satu-satunya kawasan perdagangan bebas di Brasil. Perusahaan ini didirikan oleh kediktatoran militer pada tahun 1967 untuk mendorong pembangunan industri di jantung Amazon dengan menarik perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan bebas pajak. Kehadiran legislator Amazonas dalam jumlah besar menyiratkan bahwa manfaat kawasan tersebut tidak akan terpengaruh oleh reformasi pajak.
Pada tahun 2021, DPR mengesahkan rancangan undang-undang reformasi perpajakan yang tidak terkait yang menaikkan ambang batas pajak penghasilan menjadi BRL 2.500, sekaligus mengenakan pajak atas dividen. Namun, RUU tersebut terhenti di Senat.