Kebanyakan warga Brazil setuju bahwa pemerintahan baru Luiz Inácio Lula da Silva dimulai dengan lambat. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Ipec baru-baru ini, 48 persen responden mengatakan pencapaian presiden kurang dari yang mereka harapkan dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Dalam jajak pendapat serupa yang dilakukan Datafolha, 51 persen responden mengatakan pencapaian Lula kurang dari yang mereka harapkan pada kuartal pertama masa jabatan barunya.
Lula, yang dilantik pada tanggal 1 Januari, telah bergerak cepat untuk membalikkan beberapa kebijakan khas pemerintahan Jair Bolsonaro, seperti agenda pengendalian senjata yang permisif, kebijakan lingkungan yang permisif, dan kurangnya transparansi pemerintah.
Namun pada tanggal 8 Januari, pengunjuk rasa pro-Bolsonaro meninggalkan kamp protes pro-kudeta di dekat markas besar militer di Brasília dan menyerbu gedung-gedung yang menampung ketiga cabang pemerintahan. Sejak kerusuhan tersebut, bukti lebih lanjut mengenai adanya penguasaan negara di dalam tubuh militer telah terungkap, sehingga mendorong pemerintah untuk mencurahkan banyak energi untuk menggantikan ratusan personel militer dari posisi-posisi yang terkait dengan keamanan fasilitas kepresidenan, dan pengaruh militer terhadap badan intelijen Brasil pun berkurang.
Wakil Menteri Kehakiman Ricardo Cappelli memimpin tindakan keras federal terhadap aparat keamanan ibu kota Brasil hampir sepanjang bulan Januari.
Bahkan dengan mempertimbangkan gangguan yang disebabkan oleh kerusuhan tersebut, pemerintahan Lula belum mengusulkan perubahan kebijakan besar apa pun. Kembali ke…